Fahrurozi89's Blog


MONEY POLITIC
28 Juli 2009, 8:36 PM
Filed under: Uncategorized

MASALAH POLITIK UANG
(Fatal Kalau Sampai Dilupakan Mahkamah Konstitusi)
Politik uang atau politik perut adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.

Besarnya pengaruh Politik Uang (Money Politic) menurut saya masih sangat signifikan, baik yang secara terang-terangan maupun yang terselubung, melaui sembako murah misalnya, coba kita runut dari sekala kecilnya pemilihan kepala desa bahkan kepala dusun yang notabene sudah dikenal karakter dan kebiasaannya karena memang berasal dari daerah pemilihan, dan meski hanya satu calon tanpa ada lawan, belum bisa memastikan bahwa dirinya akan menang tanpa mengeluarkan stimulus kepada pemilih untuk mendukungnya, itu baru level desa, kalau level nasional yang kurang lebih ada 460.000 calon yang akan bertarung tanpa bisa ketahuan karakternya, apa masyarakat mau memilih.
Maka jangan heran kalau tidak ada perubahan signifikan atas hasil pemilu selama ini, meski tidak membuahkan hasil yang bagus untuk bangsa, mereka tetap saja memilih partai atau caleg yang gagal tersebut, meski tidak dipungkiri bahwa hasil ini merupakan cerminan loyalitas kader, tapi loyalitas kader terhadap partai seperti yang tergambar diatas, tidak akan berpengaruh besar terhadap pemilihan caleg.

Ada satu titik lemah lagi yang lebih penting untuk di perhatikan dibanding yang diatas tersebut, yaitu caleg yang punya modal besar dan memiliki moralitas dipertanyakan (karena mau menyuap rakyat / menganggap halal kolusi dengan Money politik-nya) dialah yang beruntung sedangkan Caleg yang memiliki moralitas baik (tidak mau menyuap pemilih) meski dia di tempatkan di nomer urut teratas oleh partainya akan hanya gigit jari dan secara otomatis akan lenyap entah kemana, hal ini akan memperbesar dan mempercepat bangsa ini hancur, karena akan semakin banyak pemimpin negeri ini yang tidak bermoral.
Kecuali pemerintah melalui KPU dan PANWASLU mampu menjamin tidak adanya Money Politic di pemilu yang akan datang, tapi sepertinya mustahil, kenapa, karena justru kadang pemilih (rakyat)-lah yang meminta adanya Money Politic, sebagai contoh waktu saya ngobrol di sebuah warung di pantai Patehan Yogyakarta, minggu yang lalu, ada ungkapan dari teman ngobrol saya yang juga pemilik warung “Nak ora ono Nyep-nyepe, yo rasah milih” (kalau nggak ada dingin-dinginnya (uang), ya nggak bakal memilih), tapi ungkapan ini juga bisa dimaklumi, sebagai ungkapan jengah terhadap DPR atau partai yang selama ini mereka dukung, karena setelah jadi DPR mereka melupakan janjinya, jadi masyarakat merasa wajar jika daripada diminta setelah DPR jadi juga nggak bakal keluar, mending di minta sebelum jadi saja.

Kenapa Politik Uang Masih Menjadi Ancaman

Bersamaan dengan agenda Pemilu 2009, dan kecenderungan perkembangan demokratisasi dalam sistem politik Indonesia, justru mencuat isu yang diangkat oleh teman-teman LSM ”politisi bermasalah“, yang di indikasikan salah satunya pernah terlibat kasus korupsi dan masalah hukum lainnya. Tulisan ini tidak bermaksud memperdebatkan akan validitasnya. Yang menurut Bung Jeiry Sumampow, dan teman-teman dari JPPR, data yang mereka miliki bersumber dari pengaduan masyarakat. Untuk itu paling tidak dapat disikapi dari dua aspek. Aspek pertama, bahwa ada indikasi peningkatan kontrol publik atas mekanisme politik dan mengalami institusinalisasi secara baik. Aspek kedua merupakan keprihatinan, mengingat bahwa masih menggejalanya korupsi dalam mekanisme politik nasional, yang diduga keras berasal dari politik uang. Hal yang menurut hemat kami, merupakan gejala yang harus menjadi perhatian seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong berkembangnya demokrasi dalam proses politik ”yang lebih akuntabel dan ”yang lebih transparan” dalam sistim politik Indonesia.
Sebuah keniscayaan bahwa, politik memang membutuhkan dana. Belanja politik direncanakan dan digunakan untuk berbagai kegiatan program kampanye. Untuk membangun komunikasi politik dengan konstituen, serta menyerap dan mengartikulasikan kepentingan masyarakat. Politisi dalam kompetisi untuk meraih dukungan pemilih, tanpa dana hampir dapat dipastikan akan kalah. Tetapi dana politik dan politik uang jelas berbeda. Letak perbedaan adalah modus dalam pengunaan dana yang digunakan untuk menggalang dukungan pemilih. Hal tekait pula sumber pendanaannya. Realitas politik menunjukan, bahwa politisi yang tidak punya dana; sudah hampir dapat dipastikan akan kalah dan tersingkir. Faktanya politisi tidak hanya memerlukan dana kamanye yang cukup besar untuk meraih dukungan dari konstituen. Justru umumnya politisi sebelumnya membutuhkan dana untuk meraih restu dan dukungan walaupun tidak resmi dari elite partai, yang mengusungnya.
Sumber dana politik umumnya dapat dikategorikan pada dua sumber. Pertama, bersumber pada sektor negara atau menggunakan APBN. Kedua, dana politik yang bersumber dari sektor publik atau masyarakat. Dari perkembangan sisitem politik di Indonesia, yang tercermin dari perubahan peraturan perundang-undangan, khususnya UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu yang digunakan sekarang, semata-mata sumber dana politik dalam tataran infra strktur politik adalah dari sektor masyarakat.
Pada pasal 129 UU No. 10 Thn 2008 tentang Pemilu sumber dana itu meliputi; (a).partai politik; (b).caleg dari partai politik yang bersangkutan; dan (c). sumbangan pihak lain yang sah menurut hukum . Partai politik memiliki sumber dana dari iuran anggota. Fakta menujukan hampir semua Partai, sistem iuran anggota belum dapat berjalan secara memadai. Yang digunakan adalah iuran atau kewajiban anggota fraksi. Yang dapat memberi donasi kepada Partainya terbatas kepada orang-orang tertentu saja. Karena tingkat sosial ekonomi anggota atau masyarakat yang menjadi konstituen, dengan pendapatan perkapita rata-rata (data terakhir) $ 1860, itu pun dengan kesenjangan yang cukup besar pula.
Dari gambaran fakta dilapangan, maka terlihat bahwa sumber dana politik itu, dominan dari kategori butir (b), dan butir (c) diatas. Kategori sumber dana pada butir (b), tersebut adalah caleg yang memiliki uang sendiri. Politisi dari kategori ini, umumnya kelompok kaya atau pengusaha, yang umumnya berpikir dalam perspektif ”usaha”, dimana dana yang sudah dikeluarkan akan kembali juga dalam bentuk dana, berpolitik untuk ”pengembalian modal” mungkin plus keuntungan. Sehingga kinerja politik menjadi nomor dua. Sedangkan kategori sumber dana pada butir (c), adalah kelompok pendana perorangan atau mungkin juga sindikasi. Yang memberikan donasi, dengan syarat adanya pengembalian dalam ”perlindungan atau kepentingan politik tertentu”. Donasi yang diberikan mengikat si politisi, ”harus mengikuti kepentingan” dari sumber si pemberi donasi. Kinerja politik dan moralitas politik menjadi nomor dua.
Hal ideal yang semestinya berlangsung dalam mekanisme dan politik yang sehat adalah si pemberi donasi, mengharapkan otu-put politik adalah kebijakan publik yang berkualitas. Dalam hal ini, demokrasi menjadi instrumen yang dapat diharapkan mendatangkan kebijakan yang adil, yang mendatangkan kesejahteraan dan peningkatan pelayanan publik yang lebih baik. Mekanisme politik yang ideal tersebut, mau tidak mau bila didukung oleh si pemberi donasi yang memiliki harapan terwujudnya tatakelola pemerintahan yang lebih baik, untuk mencapai tujuan bernegara. Pengalaman menujukan si pemberi dana dalam kategori tersebut, adalah kalangan masyarakat menengah yang sosial ekonomi mampu, disamping memiliki kesadaran, karakter dan moralitas. Karena masyarakat pada akar rumput, walaupun besar jumlahnya belum dapat menyumbang seorang calon wakil rakyat, sekalipun calon itu adalah pilihannya. Bagaimana mungkin dia dapat menyumbang, dengan kebutuhan sehari-hari saja sudah repot.
Tentu sangat berbeda, dengan perbandingan sisitem politik Amerika yang demikian demokratis dan transparan. Pada Pemilu yang baru lalu, kemanangan Barack Obama, memberikan suatu contoh. Dia tidak hanya berhasil menekan angka golput (yang tidak menggunakan hal pilih). Dana politik, dihimpun dari konstituen dengan kuantita person dan jumlah donasi terbesar justru berasal donasi yang kecil-kecil dari masyarakat menengah sampai pada lampisan akar rumput. Jelas mereka tidak mengenal dana politik pinjaman yang harus dikembalikan ke pemberi donasi. Konsekwensinya hanya dalam pertanggungjawaban Barack Obama, pengelolaan yang transparan dan tentu pada gilirannya tuntutan atas kinerja politik, dalam bentuk keberhasilan dia mewujudkan visi dan janji politik yang disampaikan pada saat kampanye.
Barngkali disanalah letak persolannya bagi bangsa kita sekarang ini. Pilihan sikap politik dari kalangan menengah Indonesia. Kalangan yang mampu memberi donasi kegiatan politik, apakah aktif atau tidak. Bila aktif, maka hal tersebut menekan peluang kelompok pendana perorangan (besar) atau mungkin juga sindikasi, mendominasi atau bahkan boleh jadi mengkoptasi mekanisme politik kita. Yang secara tidak langsung sudah ”mengikat” si politisi jatuh kedalam jebakan politik uang.

Melawan Praktik Politik Uang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menentukan tanggal 9 April 2009 untuk menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu) legislatif. Itu berarti, kurang dari setengah tahun lagi mekanisme demokrasi prosedural untuk memilih para wakil rakyat akan dilaksanakan. Partai politik dan para anggota legislatif di segala level sudah mempersiapkan strategi untuk mendapatkan simpati rakyat agar menang dalam Pemilu yang nampaknya akan lebih kompetitif, karena diikuti oleh tiga puluh delapan partai politik nasional dan enam partai politik lokal.
Pemilu mendatang nampaknya akan diwarnai dengan praktik politik uang. Hal ini terjadi karena sebagian besar rakyat telah terbiasa dengan praktik ini dalam proses-proses politik yang terjadi yang dilakukan secara langsung, baik untuk memilih kepala desa, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, maupun gubernur/wakil gubernur. Padahal, salah satu pertimbangan dilakukannya pemilihan langsung adalah agar praktik politik uang bisa diminimalisir. Bahkan dalam demokrasi langsung sebagaimana yang terjadi selama ini, praktik politik uang menjadi semakin tak dapat dikendalikan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang melarang praktik haram ini, seolah dibuat hanya untuk melanggar.
Praktik politik uang dalam setiap perhelatan politik tersebutlah yang kemudian menyebabkan masyarakat tidak bisa membedakan antara penyelenggaraan mekanisme politik dengan politik uang. Singkatnya, terbangun pandangan umum bahwa politik uang dalam setiap kompetisi politik adalah sebuah keharusan. Inilah yang kemudian menyebabkan semacam pandangan bahwa seolah terdapat empat faktor yang sangat berpengaruh dalam proses kompetisi politik, yaitu: uang, duit, money, dan fulus.
Selain itu, partai politik tidak siap menyediakan kader-kader handal, baik sebagai calon maupun sebagai relawan yang mau bekerja secara militan untuk mensosialisasikan calon-calon yang diajukan oleh partai. Dengan demikian, calon-calon yang maju kemudian melakukan cara-cara instan dan praktis untuk menggerakkan rakyat yang memiliki hak pemilih untuk memberikan hak pilihnya.
Hal inilah yang kemudian menyebabkan kualitas pejabat publik menjadi terabaikan. Sebab, seseorang dipilih menjadi pejabat politik bukan karena kualitas atau kapasitasnya dan kompetensinya untuk menempati posisi politik tersebut, tetapi semata-mata karena memberikan uang kepada para pemilih menjelang saat pemilihan. Inilah menyebabkan jabatan-jabatan publik akhirnya ditempati oleh kaum medioker alias mereka yang sesungguhnya tidak memiliki prestasi memadai untuk menjalankan struktur negara. Akibatnya tentu saja struktur negara tidak akan bekerja dengan baik untuk mewujudkan cita-cita negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (common goods).
Makin Marak
Masyarakat menjadi semakin terbiasa dengan praktik politik uang dengan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara langsung. Dlaam pemilu legislatif nanti, politik uang dapat dipastikan akan menjadi semakin tak terkendali. Sebab akan ada banyak calon anggota DPR yang berkompetisi untuk memperebutkan dukungan rakyat. Karakter rakyat yang kian pragmatis akan dilihat oleh para politikus sebagai peluang untuk memenangkan kompetisi dengan cara menyebar uang.
Dalam konteks ini, politik uang sesungguhnya menunjukkan tidak adanya nilai lebih kualitas caleg. Mereka tidak melakukan kemampuan untuk mengkominikasi visi politik mereka kepada masyarakat. Bahkan sangat mungkin memang mereka tidak memiliki visi politik yang akan diderivasikan dan diwujudkan ketika mereka benar-benar terpilih nantinya.

Perlu Perlawanan
Jika politik uang terus terjadi, dapat dipastikan bahwa dunia politik akan menjadi semakin rusak. Demokrasi prosedural hanya akan menjadi lahan bagi kaum medioker, yaitu mereka yang tidak memiliki prestasi memadai, untuk meraih kekuasaan. Bahkan sangat mungkin demokrasi prosedural akan dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki hasrat tak terbendung dan kerakusan untuk menguasai harta kekayaan negara. Karena itu, segala macam cara kemudian mereka lakukan untuk memperoleh kekuasaan. Dan kekuasaan itu nantinya akan digunakan untuk mengembalikan uang yang telah digunakan untuk memperoleh kekuasaan itu. Bahkan ia akan digunakan untuk mendapatkan kekayaan dengan jumlah yang berlipat-lipat. Karena itulah, politik uang harus dianggap sebagi kejahatan besar dalam politik yang harus dilawan dan dienyahkan secara bersama-sama.
Untuk melawan praktik politik uang, diperlukan para politikus sejati yang benar-benar memahami bahwa pengertian politik adalah seni menata negara dan tujuannya adalah menciptakan kebaikan bersama agar rakyat lebih sejahtera. Politik memerlukan orang-orang baik, memiliki keunggulan komparatif dalam artian memiliki kompetensi, dan sekaligus juga memiliki keunggulan kompetitif. Sebab, kebaikan dalam politik perlu diperjuangkan sampai ia tertransformasi ke dalam kebijakan-kebijakan politik negara. Nilai hanya akan menjadi hidup apabila ia telah teraplikasi ke dalam praktik kehidupan keseharian. Nilai yang tak tertransformasikan, hanya akan berada di menara gading dan awang-awang yang tidak akan memberikan pengaruh nyata kepada kehidupan rakyat banyak. Akhirnya, wahai kaum intelektual dan moralis, berpolitiklah untuk memperjuangkan kebaikan dan melawan politik uang yang akan membuat masa depan negara menjadi makin suram. Wallahua’lam.

Politik Uang, Siapa Takut?
MEMADUKAN janji muluk dan bagi-bagi ang pao sudah menjadi bagian integral dalam upaya menggapai jabatan politik di Indonesia ketika berlangsungnya proses pesta demokrasi. Praktik ini muncul terutama ketika rakyat dibutuhkan elite politik setiap lima tahun sekali dalam pemilu. Pemilihan lurah, DPR, wali kota, bupati, gubernur, hingga pemilihan presiden dibayang-bayangi praktik hambur-hambur uang. Tak terkecuali, pemilihan presiden secara langsung yang akan dilakukan tahun depan.
PEMILU tinggal beberapa bulan lagi. Namun, sejumlah pengamat seperti Todung Mulya Lubis, Teten Masduki (Indonesia Corruption Watch), Hadar Gumay (Centre for Electoral Reform), dan salah satu anggota Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu, Topo Santoso mengakui peluang praktik money politic dalam bentuk yang semakin canggih kemungkinan besar akan tetap terjadi dalam pesta demokrasi tahun 2004. Pemilihan presiden pun sebagai bagian dari proses tersebut tentu tidak akan luput dari nuansa politik uang yang sudah membudaya bagi kalangan politisi.
Padahal, bentuk pelanggaran paling berat yang menodai pesta demokrasi adalah praktik politik uang. Dalam undang-undang politik dewasa ini memang telah diatur tata cara tentang penerimaan dana dan penggunaannya tetapi masih terdapat celah-celah hukum yang dapat dimanfaatkan partai dan politisi kawakan.
Topo Santoso mengakui sangat dimungkinkan terjadi pelanggaran dalam penerimaan dana partai yang dilakukan jauh hari sebelum masa kampanye sebagaimana disyaratkan. Ketentuan yang mengharuskan jumlah sumbangan tertentu harus dilaporkan pun dapat disiasati dengan secara kolektif meminjam nama perorangan atau institusi agar lolos dari kewajiban pelaporan tersebut.
“Banyak terjadi pemberian bantuan yang dilakukan tanpa transfer menggunakan jasa perbankan. Ada pula bantuan non-finansial yang jumlahnya tidak dilaporkan. Ini mempersulit kerja auditor yang selama ini cuma bisa melihat kerapian pembukuan belaka tanpa melakukan pembuktian,” kata Topo.
Bantuan yang diberikan-meski dilarang hukum-juga bisa berasal dari BUMN, BUMD, atau pun pihak asing dengan mengharapkan imbalan tertentu. Sehubungan pemilihan presiden secara langsung hal ini sangat mengundang kerawanan adanya praktik curang karena selama ini terjadi hubungan kuat kepentingan politik dan ekonomi.
Ketentuan yang ada dalam pemilihan presiden hanya mewajibkan melaporkan rekening kandidat presiden sehari sebelum dan sesudah masa kampanye. Sedangkan adapun jauh hari sebelum pemilihan mereka sudah barang tentu menyiapkan dana untuk kegiatan politik dari pelbagai sumber.
Para pemain politik uang diperkirakan semakin nekad melakukan praktik kotor ini karena ancaman pidana yang dikenakan dalam Pemilu 2004 justru semakin ringan. Itu ditambah pengalaman buruk lemahnya penegakan hukum terhadap praktik money politic dalam Pemilu 1999.
Ketika itu, dari 200 kasus pelanggaran yang diajukan Panwas hanya lima yang tuntas di pengadilan. Dari jumlah tersebut hanya tiga kasus money politic yang dihukum dengan hukuman yang ringan di bawah satu tahun hukuman percobaan. Praktis penegakan hukum dianggap main-main saja oleh para pelanggar.
Menilik hal tersebut, penegakan hukum dalam level pemilihan anggota legislatif ternyata sedemikian lemah. Bisa dibayangkan upaya hukum seperti apa yang diterapkan dalam pemilihan presiden yang jauh lebih bergengsi dan membutuhkan dana lebih besar.
POLITIK uang dalam pemilihan presiden tahun 2004 mempunyai arti lebih luas dan memiliki bentuk lebih canggih karena akan terjadi metamorfosa politik uang. Tentu saja politik uang dalam bentuk bagi-bagi uang untuk ratusan juta rakyat yang memiliki hak pilih tidak akan dilakukan karena tidak efektif.
Menurut Todung Mulya Lubis dan Teten Masduki, bentuk money politic yang dikhawatirkan muncul adalah pemberian hadiah, janji atau pun bentuk keuntungan lain bagi tokoh informal yang mampu mempengaruhi massa pemilih. Tokoh agama seperti kiai, pendeta, pimpinan adat, tokoh ormas bahkan pentolan preman akan menjadi sasaran utama praktik politik uang si calon presiden.
“It’s happened everywhere if we talked about money politic. Hanya saja di Indonesia dilakukan dengan sangat kasar,” tegas Todung.
Untuk praktik curang seperti ini, Panwas, tambah Topo, sangat membutuhkan laporan masyarakat. Panwas telah bertekad menindaklanjuti laporan politik uang kepada aparat hukum. Selanjutnya, penuntasan kasus tersebut berpulang kepada itikad dari aparat kepolisian hingga pengadilan.
Skenario politik uang tersebut diperkirakan terjadi karena merupakan cara yang paling efektif untuk mempengaruhi pemilih. Mayoritas rakyat masih mudah diintimidasi atau menjadi sasaran skenario serangan fajar dalam pemilu. “Berdasar kenyataan mayoritas rakyat pemilih dengan tingkat pendidikan dan perekonomian yang terbatas masih mudah diintimidasi,” Hadar Gumay menambahkan.
Sementara itu, Topo Santoso memperkirakan para pemain politik uang lebih berani melakukan sepak terjang karena ancaman hukuman dalam undang-undang yang ada semakin ringan. Dalam Pemilu 1999, ancaman pidana politik uang mencapai lima tahun penjara, sedangkan pada Pemilu 2004 cuma diancam pidana 4 hingga 24 bulan penjara atau denda Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar.
Pada Pemilu 1999 hanya sedikit kasus yang diusut tuntas meskipun memiliki ancaman hukum yang lebih berat. Apakah dalam Pemilu 2004 dengan ancaman hukum yang lebih ringan membuat para pelaku politik uang mengurangi praktik curang?
Dengan kondisi tersebut, tentu saja Panwas juga rawan terhadap serangan politik uang. Sebagai salah satu langkah melaksanakan pemilu yang bersih, Panwas, menurut Topo, telah menyiapkan langkah pengawasan pemilu terutama ke dalam struktur organisasi di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.
Memang diakui Topo, tidak ada kewajiban bagi anggota Panwas untuk menyampaikan daftar kekayaan mereka sebelum dan sesudah pemilu. Untuk itu pihaknya menyatakan siap diaudit dalam rangka menjaga kredibilitas institusi.
Panwas secara bertingkat dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan juga saling mengawasi. Panwas pusat dapat menegur dan menghentikan Panwas provinsi. Demikian pula dari tingkat provinsi kepada kabupaten/kota atau Panwas kabupaten/kota kepada Panwas tingkat kecamatan.
Singkatnya, penyelenggara pemilu harus siap karena pemilihan presiden mendatang menampilkan perubahan kultur politik dari partai oriented ke kandidat oriented. Sementara dengan kondisi yang ada, kandidat presiden harus mampu mendanai partai sebagai imbal balik pencalonan. Akibatnya yang muncul adalah perlombaan untuk mengumpulkan uang dari pelbagai sumber dan tidak mendorong pemberantasan korupsi yang dibutuhkan masyarakat.
Yang mampu melakukan praktik ini adalah partai-partai besar. Mereka tidak hidup dari iuran anggota partai dan untuk menjaga kelangsungan hidupnya mendapat dana dari pihak ke-3 seperti para kroni, penguasa, dan pejabat yang membutuhkan konsesi politik.
Teten Masduki memperkirakan, kecurangan dalam pengelolaan keuangan partai atau kandidat presiden tak jauh berbeda. Meskipun ada aturan tentang penunjukan auditor untuk memeriksa keuangan partai, tidak menjamin adanya pengawasan keuangan secara benar.
Pengalaman yang lalu membuktikan integritas kantor auditor juga diragukan. Semisal adalah pernyataan sejumlah bank memiliki neraca yang sehat. Tak lama kemudian bank-bank tersebut kolaps dan diambil alih BPPN. Ada juga praktik pembuatan pembukuan ganda telah dianggap sebagai kelaziman.
Dengan cara tersebut hanya calon yang memiliki dana besar yang dapat melakukan kampanye dan sosialisasi ke seluruh Indonesia. Ini memperkecil kesempatan bagi kandidat perorangan yang memiliki dana terbatas, walaupun memiliki integritas tinggi sehingga mereka tidak akan dikenal masyarakat.
SAAT ini, Indonesia membutuhkan pergantian elite politik karena kalangan atas yang ada saat ini luar biasa korup. Penegakan hukum saat ini bisa dikatakan terhenti. Namun, format pemilu yang ada saat ini tidak memungkinkan partai kecil dan kandidat perorangan untuk tampil dalam kepemimpinan nasional.
Praktis pemilihan presiden mendatang hanya akan didominasi kandidat yang dicukongi kelompok atau grup bisnis tertentu dengan imbal balik yang besar. Para tokoh ini selanjutnya akan memodali para ulama, pendeta, tokoh adat, ormas, dan tokoh hegemoni untuk mendapatkan dukungan konstituen.
Sumbangan yang bukan dalam bentuk uang pun tidak diatur secara tegas dalam kedua Undang-undang tersebut. Otomatis tercipta loop hole (celah hukum-Red) yang akan menjadi pintu bagi praktik money politic dari penerimaan hingga pengeluaran uang tersebut.
Todung Mulya Lubis menjabarkan, pengertian money politic kini meluas tidak hanya sebatas bagi-bagi uang, tetapi beragam jenis donasi dan uang yang tidak tercantum dalam financial report sudah terhitung sebagai praktik politik uang.
“Yang jelas pemilihan presiden kali ini adalah pemilihan presiden yang super mahal. Contohlah Konvensi Partai Golkar yang baru memilih kandidat yang mewakili sebuah partai politik sudah memakan biaya sedemikian besar. Ditambah lagi kenyataan adanya keterbatasan waktu kampanye bagi para calon. Kendala ini mengharuskan mereka berkampanye lewat media massa, televisi, cetak, radio, dan sarana lain untuk menjangkau massa pemilih,” tegas Todung.
Ironis memang, media yang seharusnya menjadi bagian mekanisme kontrol justru turut menikmati keuntungan dari perebutan kursi presiden. Akibatnya bisa dilihat sekarang ini, banyak orang yang sudah mencuri start dengan melakukan kampanye terselubung. Untuk menanggulangi persoalan ini, KPU sebagai penyelenggara pemilu seharusnya berani melakukan terobosan hukum dengan memperkarakan kecurangan-kecurangan yang ada.
“Ini merupakan legal breakthrough (terobosan hukum) yang sangat dibutuhkan di negara kita. KPU harus berani bersikap karena saat ini merupakan masa transisi yang memerlukan preseden positif dalam bidang hukum,” tegas Todung.
Seandainya KPU tidak bertindak tegas, selamanya pemilihan anggota legislatif, DPD, dan pemilihan presiden hanya menjadi hak prerogatif kalangan yang memiliki uang. Ini mengingkari jati diri demokrasi, yakni keterwakilan seorang awam sekalipun dapat menduduki pucuk pemerintahan.
Strategi mencuri start dan kampanye iklan ini akan menghabiskan dana luar biasa besar. Sudah seharusnya penyelenggara Pemilu mengawasi spending iklan partai atau perorangan peserta pemilu dengan laporan penerimaan dana dan uang yang mereka miliki.
Tanpa tindakan tegas dari KPU terhadap pelanggaran dalam proses pemilu, rakyat tidak akan memiliki pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Hal ini disebabkan pemerintah terpilih yang muncul merupakan hasil dari permainan politik uang yang penuh korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Jika skenario ini terjadi, rakyat tidak punya pilihan selain memilih presiden yang least problematic. Paling sedikit mempunyai masalah dibandingkan dengan kandidat lain yang sama-sama bercitra buruk. Hasilnya: pemerintahan yang tetap kotor. (Iwan Santosa)



27 Juli 2009, 8:36 PM
Filed under: flash back

cc

How did the extraordinary designs of the court cards evolve, full of semi-circles and meaningless diagonal shapes? Are the pictures based upon any historical personalities? Has this question ever crossed your mind while playing cards amongst friends?

The court cards in English packs of playing cards derive from models produced by Pierre Marechal in Rouen around 1565 (see right). A pack of such cards is preserved in the museum at Rouen.

All four kings in the Rouen pack wear a crown over a flat cap, and long fur-lined cloaks opening to reveal stockinged legs. Likewise, the Queens and Jacks are undoubtedly the ancestors of the English pack. During the passage of centuries, and even though master-copies may have existed in the workshops, a number of gross errors have been made by copyists and wood-cutters, so that hands, symbols of office and other attributes have lost their meaning. Cards by Blanchard, c.1769

The introduction of double-ended courts in the middle of the 19th century made the problem even worse. Playing card manufacturers usually try to preserve some kind of ‘traditional’ feel, but due to the constrained size of a playing card, as well as economy, many compressions and distortions have been introduced into the figures.

Towards the close of the 16th century French playing card manufacturers began naming the court cards after heroes in the epics of mediæval history, as narrated in chronicles and legends of the day. To begin with the practice was a bit arbitrary, but by the 17th century a definite set of names had become established.

Charles the Bald

Right: Manuscript images like this were copied time and time again to depict kings or emperors through the centuries. Charlemagne’s companions had a private joke amongst themselves in which they pretended to be heroes from classical antiquity: Horace, Homer, Julius, King David… This example shows Charles the Bald, who was king of France from 840 and emperor from 875, sitting on his jewel-studded throne. The formalised portrait also shows similarities to French court cards which were named after ancient heroes such as ‘Charles’, ‘Alexandre’, etc. [Paris, Bibliothèque Nationale, ms.lat. 1152, fol.3v]

In this context, we may observe that the 15th century humanist scholars of the renaissance, in seeking the original classical texts and sources, wrongly convinced themselves that Carolingian manuscripts represented original Roman manuscripts. Thus, they began imitating Carolingian minuscule script, which in turn was adopted by the early printers as ‘Roman’ type. Likewise, Carolingian drawings and illuminations (9th century) were also mistaken for original, classical Roman sources: Charlemagne, Caesar, David and Alexander were all ‘from ancient times’.

King DavidFrench courts made in Paris, c.1760
Above left: King David in pennance, from a book of hours made in Paris about 1445 [J. Paul Getty Museum, MS.Ludwig XI.6, fol.100r]. Above right: French court cards, with names of Charles and David, printed in Paris about 1760 [British Museum]. King David’s harp can be seen at the lower left of the card.

Thus a similar idea seems to have been adopted by French card-makers in the 16th century, but without correcting any of the earlier mistakes. From time to time the names of contemporary heroes are used, as for example, in political packs.

However, there is no evidence that the same idea was taken up by any English playing card manufacturer, even though English playing cards can be traced back to 16th century French ones. Thus we may safely say that the English court cards do not partake of any mythological or historical derivation, and they have never been named after any mediæval heroes of antiquity or any historical personalities, as confirmed by the origin of the pack – except for ‘Black Maria’ the Queen of Spades.

The source of the costumes on the English court cards having been shown, the illustration below (left) shows a formalised initial-letter portrait of James I, king of England (1603-1625) on an illuminated Letters Patent. The king is depicted in full-length, in ermine-lined crimson robes of state, and we might be tempted to see a connection to English playing cards. However, we must be content to know that, apart from the Queens’ head gear, which is Tudor, the rest of the costume is late mediæval in style as seen in the pack by Pierre Marechal of Rouen.

King James I, 1603-1625 King of Clubs, c.1790King of Spades, c.1790
Above left: an initial-letter portrait of James I, king of England (1603-1625) on an illuminated Letters Patent. Above right: King of Clubs and King of Spades from a standard English pack manufactured by Hunt in c.1790. The King of Clubs holds an imperial orb and a sword, and wears full-length ermine-lined robes, in much the same way as the formal miniature of King James I.

Unnamed King of Hearts, c.1827

If you wish to contact us: Webmaster.
© The World of Playing Cards.



jenis-jenis permainan kartu
27 Juli 2009, 8:36 PM
Filed under: Uncategorized | Tag:

Berbagai jenis permainan kartu termasuk trik mengambil permainan, kartu permainan tukar, kesabaran permainan, atau pengguguran accumulating permainan, kasino collectible kartu permainan dan permainan. Jenis permainan kartu tergantung pada jumlah pemain dan minat mereka. Hal ini juga didasarkan pada aturan permainan, keahlian dari para pemain dan waktu yang dibutuhkan untuk permainan.

Trik mengambil permainan kartu permainan yang bermain dengan struktur yang berbeda. Ini termasuk jembatan, euchre, hati, pinochle, whist dan piquet. Permainan ini menggunakan konsep trick. Setiap pemain menempatkan satu kartu selama setiap trick. Berbagai jenis permainan yang mengambil trick trick positif mengambil permainan, tepat prediksi mengambil trick trick akhir permainan dan permainan. Para pemain dapat mengambil banyak trik trik mengambil positif dalam permainan. Trik lainnya dalam mengambil permainan, pemain dapat mengambil trik pada beberapa jenis kontrak. Permainan kartu tukar minuman keras termasuk lewat kartu permainan dan permainan. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan kombinasi kartu.

Kesabaran permainan terdiri dari satu pemain yang kompetitif dan kesabaran permainan. Kesabaran dalam permainan, pemutar bergerak pada kartu menurut aturan tertentu. Solitaire permainan pemain yang satu permainan. Berbagai jenis permainan yang solitaire ace dari timbunan, freecell dan konsentrasi. Walaupun termasuk permainan yang kompetitif dan double solitaire. Permainan judi kartu juga dikenal sebagai kasino permainan. Ada beatable dan tak jenis permainan kasino. Beatable termasuk permainan kasino Blackjack, poker games dan video poker permainan. Baccarat, Roulette, 3 kartu poker dan kasino tak Keno adalah permainan.

Tujuan dari permainan ini adalah untuk shedding buang semua kartu secepatnya. Shedding permainan kartu termasuk crazy eights, kecepatan dan uno. Tujuan dari akumulasi kartu permainan ini adalah untuk mengumpulkan semua kartu mungkin. Permainan ini meliputi tujuh spades, perang dan snap. Collectible permainan kartu juga dapat dikenal sebagai kartu permainan. Mereka bermain yang dirancang khusus menggunakan kartu pak. Kartu ini mengikuti satu set aturan. The subset dari kartu ini tersedia. Subset yang terdiri dari starter set, tema dan starter pack deck. Modern collectible card game online game. Miscellaneous games, multi genre fiksi dan permainan kartu lainnya adalah jenis permainan kartu.



sejarah remi
27 Juli 2009, 8:36 AM
Filed under: Uncategorized

Sejarah gambler’s

Sejarah kartu remi
Kartu permainan (bahasa Inggris: playing cards), atau lebih dikenal dengan kartu remi, adalah sekumpulan kartu seukuran tangan yang digunakan untuk permainan kartu. Kartu ini sering juga digunakan untuk hal-hal lain, seperti sulap, enkripsi, permainan papan, dan pembuatan rumah kartu. Kata “remi” itu sendiri sebenarnya adalah nama salah satu permainan kartu.

Ada 1001 macam permainan kartu. Setiap negara bahkan wilayah suatu negara memiliki jenis permainannya sendiri. Di Tanah Air kita akrab dengan istilah permainan “empat-satu”, “remi”, “cangkulan”, dsb. Namun, yang populer di banyak negara misalnya poker, canasta, blackjack, casino, solitaire, bridge dengan jumlah pemain yang bisa berbeda-beda.

Solitaire dan bridge barangkali lebih familiar ketimbang yang lain. Solitaire, yang sudah dimainkan orang sejak ratusan tahun lalu – dan banyak jenisnya – itu dimainkan sendirian, terutama untuk mengisi waktu luang. Jangan heran kalau menjelang jam kerja berakhir di kantor-kantor, mudah dijumpai karyawan memainkannya di layar komputer pribadi (PC), bukan dengan kartu betulan. Maklum, solitaire menjadi program game standar yang di-install di PC.

Sedangkan bridge yang harus dimainkan oleh empat orang – biasanya berpasangan – bahkan menjadi salah satu nomor andalan bagi tim Indonesia dalam dunia olahraga untuk meraih kemenangan dalam suatu turnamen bridge internasional.

Seperti kita kenal sekarang, satu pak kartu remi berisi 52 lembar. Dibagi menjadi empat suit atau jenis kartu (Spade, Heart, Diamond, Club), masing-masing terdiri atas 13 kartu (dari As, 2, 3 dst. sampai King). Plus kartu tambahan berupa dua kartu joker, hitam dan merah.

Kapan dan siapa penemu kartu remi tidak diketahui secara pasti. Diduga embrionya berasal dari daratan China atau Hindustan (India) sekitar tahun 800. Bagaimana ceritanya sampai bisa masuk ke Eropa pun agak samar-samar. Mungkin dibawa oleh para pedagang, tentara, atau suku-suku nomaden. Yang jelas, jenis permainan kartu ini – entah datang dari Timur, Mesir, atau Arab – muncul di Italia kira-kira akhir tahun 1200-an. Setelah itu menyebar ke Jerman, Prancis, dan Spanyol.

Sejarah
Kartu tarot modern.

Sejumlah ahli sejarah menduga, kartu permainan itu hasil evolusi dari sejenis permainan catur yang dimainkan oleh para gembala di Asia Barat. Sambil menggembala, mereka bermain catur memakai kerikil. Ahli lain berpendapat, permainan kartu merupakan evolusi dari semacam upacara untuk berkomunikasi dengan para dewa. Empat batang tongkat atau anak panah yang sudah ditandai dengan empat simbol berbeda, dilemparkan ke atas altar. Tongkat mana yang jatuh, itulah yang diinterpretasikan sang pendeta sebagai titah dewa.

Kartu pertama di Eropa (Italia) disebut Kartu Tarot (tarrochi) atau tablet nasib karena bentuknya seperti tablet, dan digunakan antara lain untuk meramal nasib. Tarot tertua berasal dari tahun 1470 di Lombardy. Satu setnya 50 kartu, dibagi menjadi lima kelompok masing-masing 10 kartu. Pada permukaannya terukir tema-tema alegori atau mitologi tentang berbagai aspek kehidupan seperti ilmu, seni, planet, dsb.

Tarot terus berevolusi. Tarot Venetia jumlahnya 78 kartu, termasuk sebuah kartu – namanya il matto (si pandir) – yang diduga sebagai cikal-bakalnya joker modern.

Dulu kartu permainan terbatas dinikmati kaum borjuis atau bangsawan mengingat harganya mahal. Karena masih buatan tangan dan gambarnya hasil lukisan. Setelah sistem cetak dengan kayu ditemukan, kartu menjangkau masyarakat ramai. Produksi makin meningkat setelah ditemukan teknik cetak dengan plat tembaga. Ditemukannya proses reproduksi warna dengan teknik litografi di awal 1800-an makin mendorong munculnya kartu-kartu cantik dari Jerman, Italia, dan Prancis.

Sejarah tidak mencatat siapa sebenarnya sosok Jack, Queen, dan King pada kartu modern. Namun tokoh pada kartu-kartu sebelumnya terus berganti dari waktu ke waktu. Pada kartu tua dari Italia dan Spanyol, keempat kartu King-nya menggambarkan para raja dari kerajaan besar dunia Abad Pertengahan. Lalu ketika Raja Henry III dari Prancis naik tahta, kostum para bangsawan pada kartu berubah mengikuti mode di zaman itu.



24 Juli 2009, 8:36 AM
Filed under: Uncategorized

makrab



The gambler’s
24 Juli 2009, 8:36 AM
Filed under: Uncategorized

The gambler’s adalah sekumpulan anak muda pecinta permainan pencari peluang dengan aneka permaina kartu remi. mereka berjuang dengan sekuat tenaga dalam permainannya. the gambler’s sudah memiliki struktur organisasi yang terdiri dari segala penjuru kota. the gambler’s di pimpin olehb seorang guru besar yang terkenal dalam ilmu pergambleran. dia terangkat menjadi guru besar pada bulan mei, karena mendapat gelar bintang 8…..
the gambler2



ungkapan hati
24 Juli 2009, 8:36 AM
Filed under: Uncategorized

Cinta bukan mengajar kita lemah, tetapi membangkitkan kekuatan. Cinta bukan mengajar kita menghinakan diri, tetapi menghembuskan kegagahan. Cinta bukan melemahkan semangat, tetapi membangkitkan semangat Jangan mencintai seseorang seperti bunga, kerana bunga mati kala musim berganti. Cintailah mereka seperti sungai, kerana sungai mengalir selamanya.Cinta itu adalah perasaan yang mesti ada pada tiap-tiap diri manusia, ia laksana setitis embun yang turun dari langit,bersih dan suci. Cuma tanahnyalah yang berlain-lainan menerimanya. Jika ia jatuh ke tanah yang tandus,tumbuhlah oleh kerana embun itu kedurjanaan, kedustaan, penipu, langkah serong dan lain-lain perkara yang tercela. Tetapi jika ia jatuh kepada tanah yang subur,di sana akan tumbuh kesuciaan hati, keikhlasan, setia budi pekerti yang tinggi dan lain-lain perangai yang terpuji.