Fahrurozi89's Blog


MONEY POLITIC
28 Juli 2009, 8:36 PM
Filed under: Uncategorized

MASALAH POLITIK UANG
(Fatal Kalau Sampai Dilupakan Mahkamah Konstitusi)
Politik uang atau politik perut adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.

Besarnya pengaruh Politik Uang (Money Politic) menurut saya masih sangat signifikan, baik yang secara terang-terangan maupun yang terselubung, melaui sembako murah misalnya, coba kita runut dari sekala kecilnya pemilihan kepala desa bahkan kepala dusun yang notabene sudah dikenal karakter dan kebiasaannya karena memang berasal dari daerah pemilihan, dan meski hanya satu calon tanpa ada lawan, belum bisa memastikan bahwa dirinya akan menang tanpa mengeluarkan stimulus kepada pemilih untuk mendukungnya, itu baru level desa, kalau level nasional yang kurang lebih ada 460.000 calon yang akan bertarung tanpa bisa ketahuan karakternya, apa masyarakat mau memilih.
Maka jangan heran kalau tidak ada perubahan signifikan atas hasil pemilu selama ini, meski tidak membuahkan hasil yang bagus untuk bangsa, mereka tetap saja memilih partai atau caleg yang gagal tersebut, meski tidak dipungkiri bahwa hasil ini merupakan cerminan loyalitas kader, tapi loyalitas kader terhadap partai seperti yang tergambar diatas, tidak akan berpengaruh besar terhadap pemilihan caleg.

Ada satu titik lemah lagi yang lebih penting untuk di perhatikan dibanding yang diatas tersebut, yaitu caleg yang punya modal besar dan memiliki moralitas dipertanyakan (karena mau menyuap rakyat / menganggap halal kolusi dengan Money politik-nya) dialah yang beruntung sedangkan Caleg yang memiliki moralitas baik (tidak mau menyuap pemilih) meski dia di tempatkan di nomer urut teratas oleh partainya akan hanya gigit jari dan secara otomatis akan lenyap entah kemana, hal ini akan memperbesar dan mempercepat bangsa ini hancur, karena akan semakin banyak pemimpin negeri ini yang tidak bermoral.
Kecuali pemerintah melalui KPU dan PANWASLU mampu menjamin tidak adanya Money Politic di pemilu yang akan datang, tapi sepertinya mustahil, kenapa, karena justru kadang pemilih (rakyat)-lah yang meminta adanya Money Politic, sebagai contoh waktu saya ngobrol di sebuah warung di pantai Patehan Yogyakarta, minggu yang lalu, ada ungkapan dari teman ngobrol saya yang juga pemilik warung “Nak ora ono Nyep-nyepe, yo rasah milih” (kalau nggak ada dingin-dinginnya (uang), ya nggak bakal memilih), tapi ungkapan ini juga bisa dimaklumi, sebagai ungkapan jengah terhadap DPR atau partai yang selama ini mereka dukung, karena setelah jadi DPR mereka melupakan janjinya, jadi masyarakat merasa wajar jika daripada diminta setelah DPR jadi juga nggak bakal keluar, mending di minta sebelum jadi saja.

Kenapa Politik Uang Masih Menjadi Ancaman

Bersamaan dengan agenda Pemilu 2009, dan kecenderungan perkembangan demokratisasi dalam sistem politik Indonesia, justru mencuat isu yang diangkat oleh teman-teman LSM ”politisi bermasalah“, yang di indikasikan salah satunya pernah terlibat kasus korupsi dan masalah hukum lainnya. Tulisan ini tidak bermaksud memperdebatkan akan validitasnya. Yang menurut Bung Jeiry Sumampow, dan teman-teman dari JPPR, data yang mereka miliki bersumber dari pengaduan masyarakat. Untuk itu paling tidak dapat disikapi dari dua aspek. Aspek pertama, bahwa ada indikasi peningkatan kontrol publik atas mekanisme politik dan mengalami institusinalisasi secara baik. Aspek kedua merupakan keprihatinan, mengingat bahwa masih menggejalanya korupsi dalam mekanisme politik nasional, yang diduga keras berasal dari politik uang. Hal yang menurut hemat kami, merupakan gejala yang harus menjadi perhatian seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong berkembangnya demokrasi dalam proses politik ”yang lebih akuntabel dan ”yang lebih transparan” dalam sistim politik Indonesia.
Sebuah keniscayaan bahwa, politik memang membutuhkan dana. Belanja politik direncanakan dan digunakan untuk berbagai kegiatan program kampanye. Untuk membangun komunikasi politik dengan konstituen, serta menyerap dan mengartikulasikan kepentingan masyarakat. Politisi dalam kompetisi untuk meraih dukungan pemilih, tanpa dana hampir dapat dipastikan akan kalah. Tetapi dana politik dan politik uang jelas berbeda. Letak perbedaan adalah modus dalam pengunaan dana yang digunakan untuk menggalang dukungan pemilih. Hal tekait pula sumber pendanaannya. Realitas politik menunjukan, bahwa politisi yang tidak punya dana; sudah hampir dapat dipastikan akan kalah dan tersingkir. Faktanya politisi tidak hanya memerlukan dana kamanye yang cukup besar untuk meraih dukungan dari konstituen. Justru umumnya politisi sebelumnya membutuhkan dana untuk meraih restu dan dukungan walaupun tidak resmi dari elite partai, yang mengusungnya.
Sumber dana politik umumnya dapat dikategorikan pada dua sumber. Pertama, bersumber pada sektor negara atau menggunakan APBN. Kedua, dana politik yang bersumber dari sektor publik atau masyarakat. Dari perkembangan sisitem politik di Indonesia, yang tercermin dari perubahan peraturan perundang-undangan, khususnya UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu yang digunakan sekarang, semata-mata sumber dana politik dalam tataran infra strktur politik adalah dari sektor masyarakat.
Pada pasal 129 UU No. 10 Thn 2008 tentang Pemilu sumber dana itu meliputi; (a).partai politik; (b).caleg dari partai politik yang bersangkutan; dan (c). sumbangan pihak lain yang sah menurut hukum . Partai politik memiliki sumber dana dari iuran anggota. Fakta menujukan hampir semua Partai, sistem iuran anggota belum dapat berjalan secara memadai. Yang digunakan adalah iuran atau kewajiban anggota fraksi. Yang dapat memberi donasi kepada Partainya terbatas kepada orang-orang tertentu saja. Karena tingkat sosial ekonomi anggota atau masyarakat yang menjadi konstituen, dengan pendapatan perkapita rata-rata (data terakhir) $ 1860, itu pun dengan kesenjangan yang cukup besar pula.
Dari gambaran fakta dilapangan, maka terlihat bahwa sumber dana politik itu, dominan dari kategori butir (b), dan butir (c) diatas. Kategori sumber dana pada butir (b), tersebut adalah caleg yang memiliki uang sendiri. Politisi dari kategori ini, umumnya kelompok kaya atau pengusaha, yang umumnya berpikir dalam perspektif ”usaha”, dimana dana yang sudah dikeluarkan akan kembali juga dalam bentuk dana, berpolitik untuk ”pengembalian modal” mungkin plus keuntungan. Sehingga kinerja politik menjadi nomor dua. Sedangkan kategori sumber dana pada butir (c), adalah kelompok pendana perorangan atau mungkin juga sindikasi. Yang memberikan donasi, dengan syarat adanya pengembalian dalam ”perlindungan atau kepentingan politik tertentu”. Donasi yang diberikan mengikat si politisi, ”harus mengikuti kepentingan” dari sumber si pemberi donasi. Kinerja politik dan moralitas politik menjadi nomor dua.
Hal ideal yang semestinya berlangsung dalam mekanisme dan politik yang sehat adalah si pemberi donasi, mengharapkan otu-put politik adalah kebijakan publik yang berkualitas. Dalam hal ini, demokrasi menjadi instrumen yang dapat diharapkan mendatangkan kebijakan yang adil, yang mendatangkan kesejahteraan dan peningkatan pelayanan publik yang lebih baik. Mekanisme politik yang ideal tersebut, mau tidak mau bila didukung oleh si pemberi donasi yang memiliki harapan terwujudnya tatakelola pemerintahan yang lebih baik, untuk mencapai tujuan bernegara. Pengalaman menujukan si pemberi dana dalam kategori tersebut, adalah kalangan masyarakat menengah yang sosial ekonomi mampu, disamping memiliki kesadaran, karakter dan moralitas. Karena masyarakat pada akar rumput, walaupun besar jumlahnya belum dapat menyumbang seorang calon wakil rakyat, sekalipun calon itu adalah pilihannya. Bagaimana mungkin dia dapat menyumbang, dengan kebutuhan sehari-hari saja sudah repot.
Tentu sangat berbeda, dengan perbandingan sisitem politik Amerika yang demikian demokratis dan transparan. Pada Pemilu yang baru lalu, kemanangan Barack Obama, memberikan suatu contoh. Dia tidak hanya berhasil menekan angka golput (yang tidak menggunakan hal pilih). Dana politik, dihimpun dari konstituen dengan kuantita person dan jumlah donasi terbesar justru berasal donasi yang kecil-kecil dari masyarakat menengah sampai pada lampisan akar rumput. Jelas mereka tidak mengenal dana politik pinjaman yang harus dikembalikan ke pemberi donasi. Konsekwensinya hanya dalam pertanggungjawaban Barack Obama, pengelolaan yang transparan dan tentu pada gilirannya tuntutan atas kinerja politik, dalam bentuk keberhasilan dia mewujudkan visi dan janji politik yang disampaikan pada saat kampanye.
Barngkali disanalah letak persolannya bagi bangsa kita sekarang ini. Pilihan sikap politik dari kalangan menengah Indonesia. Kalangan yang mampu memberi donasi kegiatan politik, apakah aktif atau tidak. Bila aktif, maka hal tersebut menekan peluang kelompok pendana perorangan (besar) atau mungkin juga sindikasi, mendominasi atau bahkan boleh jadi mengkoptasi mekanisme politik kita. Yang secara tidak langsung sudah ”mengikat” si politisi jatuh kedalam jebakan politik uang.

Melawan Praktik Politik Uang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menentukan tanggal 9 April 2009 untuk menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu) legislatif. Itu berarti, kurang dari setengah tahun lagi mekanisme demokrasi prosedural untuk memilih para wakil rakyat akan dilaksanakan. Partai politik dan para anggota legislatif di segala level sudah mempersiapkan strategi untuk mendapatkan simpati rakyat agar menang dalam Pemilu yang nampaknya akan lebih kompetitif, karena diikuti oleh tiga puluh delapan partai politik nasional dan enam partai politik lokal.
Pemilu mendatang nampaknya akan diwarnai dengan praktik politik uang. Hal ini terjadi karena sebagian besar rakyat telah terbiasa dengan praktik ini dalam proses-proses politik yang terjadi yang dilakukan secara langsung, baik untuk memilih kepala desa, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, maupun gubernur/wakil gubernur. Padahal, salah satu pertimbangan dilakukannya pemilihan langsung adalah agar praktik politik uang bisa diminimalisir. Bahkan dalam demokrasi langsung sebagaimana yang terjadi selama ini, praktik politik uang menjadi semakin tak dapat dikendalikan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang melarang praktik haram ini, seolah dibuat hanya untuk melanggar.
Praktik politik uang dalam setiap perhelatan politik tersebutlah yang kemudian menyebabkan masyarakat tidak bisa membedakan antara penyelenggaraan mekanisme politik dengan politik uang. Singkatnya, terbangun pandangan umum bahwa politik uang dalam setiap kompetisi politik adalah sebuah keharusan. Inilah yang kemudian menyebabkan semacam pandangan bahwa seolah terdapat empat faktor yang sangat berpengaruh dalam proses kompetisi politik, yaitu: uang, duit, money, dan fulus.
Selain itu, partai politik tidak siap menyediakan kader-kader handal, baik sebagai calon maupun sebagai relawan yang mau bekerja secara militan untuk mensosialisasikan calon-calon yang diajukan oleh partai. Dengan demikian, calon-calon yang maju kemudian melakukan cara-cara instan dan praktis untuk menggerakkan rakyat yang memiliki hak pemilih untuk memberikan hak pilihnya.
Hal inilah yang kemudian menyebabkan kualitas pejabat publik menjadi terabaikan. Sebab, seseorang dipilih menjadi pejabat politik bukan karena kualitas atau kapasitasnya dan kompetensinya untuk menempati posisi politik tersebut, tetapi semata-mata karena memberikan uang kepada para pemilih menjelang saat pemilihan. Inilah menyebabkan jabatan-jabatan publik akhirnya ditempati oleh kaum medioker alias mereka yang sesungguhnya tidak memiliki prestasi memadai untuk menjalankan struktur negara. Akibatnya tentu saja struktur negara tidak akan bekerja dengan baik untuk mewujudkan cita-cita negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (common goods).
Makin Marak
Masyarakat menjadi semakin terbiasa dengan praktik politik uang dengan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara langsung. Dlaam pemilu legislatif nanti, politik uang dapat dipastikan akan menjadi semakin tak terkendali. Sebab akan ada banyak calon anggota DPR yang berkompetisi untuk memperebutkan dukungan rakyat. Karakter rakyat yang kian pragmatis akan dilihat oleh para politikus sebagai peluang untuk memenangkan kompetisi dengan cara menyebar uang.
Dalam konteks ini, politik uang sesungguhnya menunjukkan tidak adanya nilai lebih kualitas caleg. Mereka tidak melakukan kemampuan untuk mengkominikasi visi politik mereka kepada masyarakat. Bahkan sangat mungkin memang mereka tidak memiliki visi politik yang akan diderivasikan dan diwujudkan ketika mereka benar-benar terpilih nantinya.

Perlu Perlawanan
Jika politik uang terus terjadi, dapat dipastikan bahwa dunia politik akan menjadi semakin rusak. Demokrasi prosedural hanya akan menjadi lahan bagi kaum medioker, yaitu mereka yang tidak memiliki prestasi memadai, untuk meraih kekuasaan. Bahkan sangat mungkin demokrasi prosedural akan dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki hasrat tak terbendung dan kerakusan untuk menguasai harta kekayaan negara. Karena itu, segala macam cara kemudian mereka lakukan untuk memperoleh kekuasaan. Dan kekuasaan itu nantinya akan digunakan untuk mengembalikan uang yang telah digunakan untuk memperoleh kekuasaan itu. Bahkan ia akan digunakan untuk mendapatkan kekayaan dengan jumlah yang berlipat-lipat. Karena itulah, politik uang harus dianggap sebagi kejahatan besar dalam politik yang harus dilawan dan dienyahkan secara bersama-sama.
Untuk melawan praktik politik uang, diperlukan para politikus sejati yang benar-benar memahami bahwa pengertian politik adalah seni menata negara dan tujuannya adalah menciptakan kebaikan bersama agar rakyat lebih sejahtera. Politik memerlukan orang-orang baik, memiliki keunggulan komparatif dalam artian memiliki kompetensi, dan sekaligus juga memiliki keunggulan kompetitif. Sebab, kebaikan dalam politik perlu diperjuangkan sampai ia tertransformasi ke dalam kebijakan-kebijakan politik negara. Nilai hanya akan menjadi hidup apabila ia telah teraplikasi ke dalam praktik kehidupan keseharian. Nilai yang tak tertransformasikan, hanya akan berada di menara gading dan awang-awang yang tidak akan memberikan pengaruh nyata kepada kehidupan rakyat banyak. Akhirnya, wahai kaum intelektual dan moralis, berpolitiklah untuk memperjuangkan kebaikan dan melawan politik uang yang akan membuat masa depan negara menjadi makin suram. Wallahua’lam.

Politik Uang, Siapa Takut?
MEMADUKAN janji muluk dan bagi-bagi ang pao sudah menjadi bagian integral dalam upaya menggapai jabatan politik di Indonesia ketika berlangsungnya proses pesta demokrasi. Praktik ini muncul terutama ketika rakyat dibutuhkan elite politik setiap lima tahun sekali dalam pemilu. Pemilihan lurah, DPR, wali kota, bupati, gubernur, hingga pemilihan presiden dibayang-bayangi praktik hambur-hambur uang. Tak terkecuali, pemilihan presiden secara langsung yang akan dilakukan tahun depan.
PEMILU tinggal beberapa bulan lagi. Namun, sejumlah pengamat seperti Todung Mulya Lubis, Teten Masduki (Indonesia Corruption Watch), Hadar Gumay (Centre for Electoral Reform), dan salah satu anggota Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu, Topo Santoso mengakui peluang praktik money politic dalam bentuk yang semakin canggih kemungkinan besar akan tetap terjadi dalam pesta demokrasi tahun 2004. Pemilihan presiden pun sebagai bagian dari proses tersebut tentu tidak akan luput dari nuansa politik uang yang sudah membudaya bagi kalangan politisi.
Padahal, bentuk pelanggaran paling berat yang menodai pesta demokrasi adalah praktik politik uang. Dalam undang-undang politik dewasa ini memang telah diatur tata cara tentang penerimaan dana dan penggunaannya tetapi masih terdapat celah-celah hukum yang dapat dimanfaatkan partai dan politisi kawakan.
Topo Santoso mengakui sangat dimungkinkan terjadi pelanggaran dalam penerimaan dana partai yang dilakukan jauh hari sebelum masa kampanye sebagaimana disyaratkan. Ketentuan yang mengharuskan jumlah sumbangan tertentu harus dilaporkan pun dapat disiasati dengan secara kolektif meminjam nama perorangan atau institusi agar lolos dari kewajiban pelaporan tersebut.
“Banyak terjadi pemberian bantuan yang dilakukan tanpa transfer menggunakan jasa perbankan. Ada pula bantuan non-finansial yang jumlahnya tidak dilaporkan. Ini mempersulit kerja auditor yang selama ini cuma bisa melihat kerapian pembukuan belaka tanpa melakukan pembuktian,” kata Topo.
Bantuan yang diberikan-meski dilarang hukum-juga bisa berasal dari BUMN, BUMD, atau pun pihak asing dengan mengharapkan imbalan tertentu. Sehubungan pemilihan presiden secara langsung hal ini sangat mengundang kerawanan adanya praktik curang karena selama ini terjadi hubungan kuat kepentingan politik dan ekonomi.
Ketentuan yang ada dalam pemilihan presiden hanya mewajibkan melaporkan rekening kandidat presiden sehari sebelum dan sesudah masa kampanye. Sedangkan adapun jauh hari sebelum pemilihan mereka sudah barang tentu menyiapkan dana untuk kegiatan politik dari pelbagai sumber.
Para pemain politik uang diperkirakan semakin nekad melakukan praktik kotor ini karena ancaman pidana yang dikenakan dalam Pemilu 2004 justru semakin ringan. Itu ditambah pengalaman buruk lemahnya penegakan hukum terhadap praktik money politic dalam Pemilu 1999.
Ketika itu, dari 200 kasus pelanggaran yang diajukan Panwas hanya lima yang tuntas di pengadilan. Dari jumlah tersebut hanya tiga kasus money politic yang dihukum dengan hukuman yang ringan di bawah satu tahun hukuman percobaan. Praktis penegakan hukum dianggap main-main saja oleh para pelanggar.
Menilik hal tersebut, penegakan hukum dalam level pemilihan anggota legislatif ternyata sedemikian lemah. Bisa dibayangkan upaya hukum seperti apa yang diterapkan dalam pemilihan presiden yang jauh lebih bergengsi dan membutuhkan dana lebih besar.
POLITIK uang dalam pemilihan presiden tahun 2004 mempunyai arti lebih luas dan memiliki bentuk lebih canggih karena akan terjadi metamorfosa politik uang. Tentu saja politik uang dalam bentuk bagi-bagi uang untuk ratusan juta rakyat yang memiliki hak pilih tidak akan dilakukan karena tidak efektif.
Menurut Todung Mulya Lubis dan Teten Masduki, bentuk money politic yang dikhawatirkan muncul adalah pemberian hadiah, janji atau pun bentuk keuntungan lain bagi tokoh informal yang mampu mempengaruhi massa pemilih. Tokoh agama seperti kiai, pendeta, pimpinan adat, tokoh ormas bahkan pentolan preman akan menjadi sasaran utama praktik politik uang si calon presiden.
“It’s happened everywhere if we talked about money politic. Hanya saja di Indonesia dilakukan dengan sangat kasar,” tegas Todung.
Untuk praktik curang seperti ini, Panwas, tambah Topo, sangat membutuhkan laporan masyarakat. Panwas telah bertekad menindaklanjuti laporan politik uang kepada aparat hukum. Selanjutnya, penuntasan kasus tersebut berpulang kepada itikad dari aparat kepolisian hingga pengadilan.
Skenario politik uang tersebut diperkirakan terjadi karena merupakan cara yang paling efektif untuk mempengaruhi pemilih. Mayoritas rakyat masih mudah diintimidasi atau menjadi sasaran skenario serangan fajar dalam pemilu. “Berdasar kenyataan mayoritas rakyat pemilih dengan tingkat pendidikan dan perekonomian yang terbatas masih mudah diintimidasi,” Hadar Gumay menambahkan.
Sementara itu, Topo Santoso memperkirakan para pemain politik uang lebih berani melakukan sepak terjang karena ancaman hukuman dalam undang-undang yang ada semakin ringan. Dalam Pemilu 1999, ancaman pidana politik uang mencapai lima tahun penjara, sedangkan pada Pemilu 2004 cuma diancam pidana 4 hingga 24 bulan penjara atau denda Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar.
Pada Pemilu 1999 hanya sedikit kasus yang diusut tuntas meskipun memiliki ancaman hukum yang lebih berat. Apakah dalam Pemilu 2004 dengan ancaman hukum yang lebih ringan membuat para pelaku politik uang mengurangi praktik curang?
Dengan kondisi tersebut, tentu saja Panwas juga rawan terhadap serangan politik uang. Sebagai salah satu langkah melaksanakan pemilu yang bersih, Panwas, menurut Topo, telah menyiapkan langkah pengawasan pemilu terutama ke dalam struktur organisasi di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.
Memang diakui Topo, tidak ada kewajiban bagi anggota Panwas untuk menyampaikan daftar kekayaan mereka sebelum dan sesudah pemilu. Untuk itu pihaknya menyatakan siap diaudit dalam rangka menjaga kredibilitas institusi.
Panwas secara bertingkat dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan juga saling mengawasi. Panwas pusat dapat menegur dan menghentikan Panwas provinsi. Demikian pula dari tingkat provinsi kepada kabupaten/kota atau Panwas kabupaten/kota kepada Panwas tingkat kecamatan.
Singkatnya, penyelenggara pemilu harus siap karena pemilihan presiden mendatang menampilkan perubahan kultur politik dari partai oriented ke kandidat oriented. Sementara dengan kondisi yang ada, kandidat presiden harus mampu mendanai partai sebagai imbal balik pencalonan. Akibatnya yang muncul adalah perlombaan untuk mengumpulkan uang dari pelbagai sumber dan tidak mendorong pemberantasan korupsi yang dibutuhkan masyarakat.
Yang mampu melakukan praktik ini adalah partai-partai besar. Mereka tidak hidup dari iuran anggota partai dan untuk menjaga kelangsungan hidupnya mendapat dana dari pihak ke-3 seperti para kroni, penguasa, dan pejabat yang membutuhkan konsesi politik.
Teten Masduki memperkirakan, kecurangan dalam pengelolaan keuangan partai atau kandidat presiden tak jauh berbeda. Meskipun ada aturan tentang penunjukan auditor untuk memeriksa keuangan partai, tidak menjamin adanya pengawasan keuangan secara benar.
Pengalaman yang lalu membuktikan integritas kantor auditor juga diragukan. Semisal adalah pernyataan sejumlah bank memiliki neraca yang sehat. Tak lama kemudian bank-bank tersebut kolaps dan diambil alih BPPN. Ada juga praktik pembuatan pembukuan ganda telah dianggap sebagai kelaziman.
Dengan cara tersebut hanya calon yang memiliki dana besar yang dapat melakukan kampanye dan sosialisasi ke seluruh Indonesia. Ini memperkecil kesempatan bagi kandidat perorangan yang memiliki dana terbatas, walaupun memiliki integritas tinggi sehingga mereka tidak akan dikenal masyarakat.
SAAT ini, Indonesia membutuhkan pergantian elite politik karena kalangan atas yang ada saat ini luar biasa korup. Penegakan hukum saat ini bisa dikatakan terhenti. Namun, format pemilu yang ada saat ini tidak memungkinkan partai kecil dan kandidat perorangan untuk tampil dalam kepemimpinan nasional.
Praktis pemilihan presiden mendatang hanya akan didominasi kandidat yang dicukongi kelompok atau grup bisnis tertentu dengan imbal balik yang besar. Para tokoh ini selanjutnya akan memodali para ulama, pendeta, tokoh adat, ormas, dan tokoh hegemoni untuk mendapatkan dukungan konstituen.
Sumbangan yang bukan dalam bentuk uang pun tidak diatur secara tegas dalam kedua Undang-undang tersebut. Otomatis tercipta loop hole (celah hukum-Red) yang akan menjadi pintu bagi praktik money politic dari penerimaan hingga pengeluaran uang tersebut.
Todung Mulya Lubis menjabarkan, pengertian money politic kini meluas tidak hanya sebatas bagi-bagi uang, tetapi beragam jenis donasi dan uang yang tidak tercantum dalam financial report sudah terhitung sebagai praktik politik uang.
“Yang jelas pemilihan presiden kali ini adalah pemilihan presiden yang super mahal. Contohlah Konvensi Partai Golkar yang baru memilih kandidat yang mewakili sebuah partai politik sudah memakan biaya sedemikian besar. Ditambah lagi kenyataan adanya keterbatasan waktu kampanye bagi para calon. Kendala ini mengharuskan mereka berkampanye lewat media massa, televisi, cetak, radio, dan sarana lain untuk menjangkau massa pemilih,” tegas Todung.
Ironis memang, media yang seharusnya menjadi bagian mekanisme kontrol justru turut menikmati keuntungan dari perebutan kursi presiden. Akibatnya bisa dilihat sekarang ini, banyak orang yang sudah mencuri start dengan melakukan kampanye terselubung. Untuk menanggulangi persoalan ini, KPU sebagai penyelenggara pemilu seharusnya berani melakukan terobosan hukum dengan memperkarakan kecurangan-kecurangan yang ada.
“Ini merupakan legal breakthrough (terobosan hukum) yang sangat dibutuhkan di negara kita. KPU harus berani bersikap karena saat ini merupakan masa transisi yang memerlukan preseden positif dalam bidang hukum,” tegas Todung.
Seandainya KPU tidak bertindak tegas, selamanya pemilihan anggota legislatif, DPD, dan pemilihan presiden hanya menjadi hak prerogatif kalangan yang memiliki uang. Ini mengingkari jati diri demokrasi, yakni keterwakilan seorang awam sekalipun dapat menduduki pucuk pemerintahan.
Strategi mencuri start dan kampanye iklan ini akan menghabiskan dana luar biasa besar. Sudah seharusnya penyelenggara Pemilu mengawasi spending iklan partai atau perorangan peserta pemilu dengan laporan penerimaan dana dan uang yang mereka miliki.
Tanpa tindakan tegas dari KPU terhadap pelanggaran dalam proses pemilu, rakyat tidak akan memiliki pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Hal ini disebabkan pemerintah terpilih yang muncul merupakan hasil dari permainan politik uang yang penuh korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Jika skenario ini terjadi, rakyat tidak punya pilihan selain memilih presiden yang least problematic. Paling sedikit mempunyai masalah dibandingkan dengan kandidat lain yang sama-sama bercitra buruk. Hasilnya: pemerintahan yang tetap kotor. (Iwan Santosa)


Tinggalkan sebuah Komentar so far
Tinggalkan komentar



Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s



Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: